Disangkali, tetapi tanpa kawalan filsafat sebagai sumber etika, perkem- bangan sains dan. Mengambil contoh pelaksanaan misi gereja di Keo dan Ganjuran, ia menilai. Nilai, standar etika, serta manifestasi norma, dalam aspek moralitas piki. Cybernethics untuk menyebut bidang ilmu yang menyentuh disiplin ilmu.

Autocad 2013 activation code generator download. 1LATAR BELAKANG Sistem PemerintahanPada masa pemerintahan Vereenigde Oost Indische Company (VOC), penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum tersusun rapi. Di samping melaksanakan tugas pemerintahan juga harus melaksanakan tugas pokoknya yaitu berdagang.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, VOC dilengkapi tentara untukPada masa VOC, Belanda tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan secara langsung, sehingga pemerintahan masih sepenuhnya dipegang oleh para raja atau sultan. Baru pada pemerintahan Daendels, Indonesia telah benarbenar menjadi jajahan Belandamelakukan peperangan, baik dengan armada dagang negara lain maupun dengan raja raja di Indonesia. Pada akhir abad 18, secara de facto pemerintahan masih dikuasai oleh raja-raja yang tersebar di wilayah Indonesia. Keadaan ini terus bertahan sampai akhirnya kedaulatan wilayah terpaksa diserahkan atau bekerja sama dengan Belanda. Perubahan kemudian terjadi setelah tahun 1799, VOC dibubarkan dan segala kekayaan serta hutang piutang diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Dengan adanya pergolakan di Eropa, terutama akibat revolusi Perancis, pemerintahan di negeri Belanda mengalami perubahan dari bentuk kerajaan menjadi republik (Bataafse Republik) yang berada di bawah pengawasan Perancis. Di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda dipegang oleh Daendels (1808-1811). Sekalipun waktunya relatif pendek, pemerintahan Daendels menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia yang cukup besar. Pemerintahannya dilakukan dengan tangan besi, yaitu dengan melakukan kekerasan dan kekejaman, sewenang-wenang, perampasan hak hak dengan tidak mengenal perikemanusiaan.

Pada era Daendels, Belanda mulai mencampuri urusan dalam negeri raja raja, sultan serta bupati secara terus menerus, hal ini tidak terjadi pada masa VOC. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Daendels, Indonesia telah benar benar menjadi jajahan Belanda. Semasa pemerintahan Inggris menguasaidaerah jajahan Indonesia (1811-1816), pimpinan dipegang oleh Letnan Gubernur Raffles. Dalam melaksanakan tugasnya, Raffles dikenal sebagai diplomat ulung, ahli sejarah dan kebudayaan serta seorang pengarang yang cukup handal. Jika Daendels dikenal dengan cara memerintah dengan tangan besi, maka Raffles menggunakan akal licik dengan tipu muslihat halus, sehingga akhirnya para raja dan sultan tidak mempunyai kekuasaan lagi, baik terhadap para bupatinya maupun terhadap rakyatnya.

Bupati tidak lagi bertanggung jawab kepada raja atau sultan, tetapi mereka adalah pegawai pemerintah asing. Demikian pula, tanah adalah milik raja Inggris, sedang rakyat harus menyewa kepada raja Inggris yang disebut kemudian sebagai land rent atau pajak tanah. Sesuai muktamar Wina (1815), daerah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Status Indonesia saat itu adalah sebagai daerah jajahan bukan suatu negara, yaitu sebagai bagian dari wilayah Pemerintah Negeri Belanda yang dinamakan Hindia Belanda (Nederlands Indie atau lebih tepat disebut Nederlands Oost Indie).